IMF Luncurkan Pedoman Baru untuk Mengklasifikasikan Aset Kripto, Termasuk Bitcoin, Stablecoin, dan Platform Berbasis Token

Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi mengakui aset digital dalam kerangka pelaporan ekonomi globalnya untuk pertama kalinya. Pembaruan standar neraca pembayaran ini mengakui semakin pentingnya mata uang kripto dan aset berbasis blockchain dalam ekonomi global.  

Dalam edisi ketujuh yang baru dirilis dari Manual Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional (BPM7), IMF telah memberikan panduan terperinci tentang cara mengklasifikasikan dan mencatat aset mata uang kripto, termasuk Bitcoin, stablecoin, dan platform berbasis token seperti Ethereum dan Solana.  

Manual yang diperbarui ini, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret, merevisi standar statistik global yang terakhir diperbarui pada tahun 2009.

BPM7 Memperkenalkan Kategorisasi Baru Untuk Aset Digital, Memberikan Panduan Mengenai Aktivitas Staking Dan Hasil Kripto

Di bawah kerangka kerja baru, aset digital dikategorikan menjadi token yang dapat dipertukarkan dan tidak dapat dipertukarkan, dengan klasifikasi lebih lanjut berdasarkan apakah aset tersebut melibatkan kewajiban terkait.  

Bitcoin dan token serupa yang tidak memiliki kewajiban penjaminan diklasifikasikan sebagai aset nonfinansial yang tidak diproduksi, yang termasuk dalam akun modal. Ini berarti bahwa transaksi lintas batas yang melibatkan token ini sekarang akan dicatat sebagai akuisisi atau pelepasan aset yang tidak diproduksi.  

Di sisi lain, stablecoin dan mata uang digital lain yang didukung oleh kewajiban dianggap sebagai instrumen keuangan. Token berbasis platform seperti Ethereum dan Solana dapat diklasifikasikan sebagai instrumen seperti ekuitas ketika dipegang lintas batas, yang mencerminkan hak kepemilikan yang mirip dengan saham tradisional.  

Manual ini juga memberikan panduan tentang aktivitas staking dan yield mata uang kripto, memperlakukannya sebagai sumber pendapatan yang mirip dengan dividen, tergantung pada niat pemegang dan skala kepemilikannya. Lebih jauh, layanan yang terkait dengan penambangan dan staking mata uang kripto kini diakui sebagai layanan komputer yang dapat diekspor, sejalan dengan perkembangan yang lebih luas dalam ekonomi digital.  

IMF berencana untuk mendorong adopsi BPM7 secara luas dan sistem akuntansi nasional yang diperbarui pada tahun 2029–2030, menawarkan dukungan dan panduan teknis untuk membantu implementasinya.

IMF mengakui semakin pentingnya mata uang kripto dan aset digital dalam ekonomi global. Namun, lembaga tersebut menekankan perlunya kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengurangi potensi risiko yang terkait dengan aset-aset ini.

Pada bulan Desember 2023, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyoroti kekhawatiran bahwa adopsi aset mata uang kripto secara luas dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Ia menekankan pentingnya menetapkan regulasi untuk mengatasi tantangan ini.

IMF menentang negara-negara berdaulat, seperti El Salvador, yang berinvestasi di Bitcoin Pada tanggal 3 Maret, pemerintah menyetujui program pendanaan sebesar $1.4 miliar untuk El Salvador, dengan syarat negara tersebut mengurangi strategi akumulasi Bitcoin-nya. Nota kesepahaman tersebut menguraikan bahwa “tidak boleh ada akumulasi BTC secara sukarela oleh sektor publik di El Salvador.”